Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko, Tekankan Pentingnya Transformasi Mental ASN di Era Digital

Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko, Tekankan Pentingnya Transformasi Mental ASN di Era Digital Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko

SEMARANG –Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyoroti pentingnya transformasi mental dan cara kerja birokrasi di era modern. Dia menyampaikan bahwa mental dan cara kerja birokrasi perlu berubah untuk menghadapi era modern.

Menurutnya, hal ini terkait dengan modernisasi sistem pemerintahan dan pembaruan budaya kerja birokrasi yang selama ini dikenal lambat dan formalistik.

“ASN harus adaptif terhadap perubahan. Kreativitas dan inovasi adalah kunci agar pelayanan publik tidak tertinggal oleh perkembangan zaman,” ujar politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Ia menekankan bahwa kreativitas bukan hanya milik sektor swasta, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, ASN dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam mendesain layanan publik yang lebih efektif.

“Kita tidak bisa terus bekerja secara konvensional. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat hanya akan berhasil jika ASN mau berpikir di luar kebiasaan, berani mencoba hal-hal baru, dan tidak takut berinovasi,” kata dia.

Heri juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada ASN yang memiliki ide dan gagasan segar. Ia berharap ada ekosistem birokrasi yang mendukung kolaborasi, kreativitas, dan semangat perubahan.

Senada dengan Heri Londo, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus berani mengambil langkah kreatif, bahkan tanpa menunggu pagu anggaran.

“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” tegas mantan Kapolda Jateng ini.

Menurut dia, evaluasi kinerja ASN juga harus dilakukan, maksimal setiap tiga bulan, dan sistem merit wajib diterapkan secara konsisten.

“Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu ada istilah ‘iku wonge gubernur, orang dekat gubernur’, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! Dan harus profesional,” katanya, tegas.

 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)