Program MBG Jangkau 57 Juta Penerima, Pemerintah Perketat Keamanan Pangan
Kepala BGN Sudaryono menyebut program MBG telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 5.000 SPPG menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Selama dua tahun pelaksanaannya, program tersebut telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan di Jakarta, Minggu, bahwa hingga 30 September 2026, MBG telah disalurkan kepada 57 juta lebih penerima melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Menurut Kurnia, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebagai bagian dari langkah pengawasan, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan standar sanitasi dan keamanan makanan tetap terjaga.
Dari sisi anggaran, realisasi dana MBG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp153,2 triliun per 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 66,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp229 triliun.
Pemerintah juga telah menetapkan sasaran penerima manfaat yang lebih besar pada 2027. Kurnia menyebutkan, program MBG ditargetkan menjangkau 72.464.886 orang, yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN Tambah Sembilan SPPG di Wilayah Natuna
Perluasan layanan MBG turut dilakukan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Pada 14 Oktober 2026, BGN meresmikan sembilan SPPG baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Kesembilan unit tersebut melengkapi fasilitas yang sebelumnya telah beroperasi. Dengan penambahan itu, jumlah SPPG di wilayah Natuna menjadi 14 unit.
Adapun sembilan SPPG yang baru diselesaikan pembangunannya meliputi SPPG Sedanau 2 (Segeram), SPPG Mekar Jaya, SPPG Binjai, SPPG Batu Berian, SPPG Teluk Buton, SPPG Pulau Laut, SPPG Sabang Mawang, SPPG Sededap, dan SPPG Selading.
Penambahan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, termasuk di daerah yang memiliki tantangan geografis.
Penyaluran MBG dengan Sistem Prasmanan Mulai Diuji Coba
Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, pemerintah juga mengembangkan metode penyaluran makanan melalui sistem prasmanan. Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, metode tersebut mulai diuji coba di sejumlah lokasi.
Kepala BGN, Sudaryono, saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Jumat (16/10), mengatakan bahwa penerapan sistem prasmanan masih berada dalam tahap uji coba atau piloting. Pelaksanaannya dilakukan di beberapa wilayah, antara lain Pulau Jawa, Aceh, Palembang, serta sejumlah daerah yang masuk kategori 3T.
Sudaryono menjelaskan, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan uji coba berjalan optimal dengan mengidentifikasi dan menangani berbagai kendala terlebih dahulu sebelum memperluas penerapannya.
Menurutnya, evaluasi akan dilakukan secara bertahap. Dari tahap awal yang mencakup sekitar 66 SPPG, jumlah pelaksana diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 500 unit, kemudian 1.000 hingga 1.500 unit setelah proses evaluasi dan perbaikan dilakukan.
BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis hingga akhir 2026.
Melalui perluasan layanan, peningkatan pengawasan keamanan pangan, serta pengembangan metode penyajian, pemerintah berupaya memperkuat pelaksanaan MBG agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
